ASN IndonesiaHonorer Indonesia

Ubah Nasib Tenaga Honorer Pemerintah Didesak Lakukan Penilaian Menyeluruh Kinerja Pns

Beritapns.com – Pemerintah diminta melaksanakan kajian ulang yang bersifat strategis terhadap keberadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang jumlahnya kurang lebih 4,5 juta orang.

Kajian tersebut dirasa penting untuk mengetahui kinerja dari aparatur negara apakah semuanya sudah bekerja dengan baik atau belum.
Hal tersebut dikatakan Wakil Ketua Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay terkait adanya desakan tenaga perawat honorer semoga diangkat menjadi PNS namun terganjal moratorium penerimaan CPNS yang dicetuskan pemerintah.
“Dari total kurang lebih 4,5 juta PNS, apakah semuanya telah bekerja secara baik, atau ada yang perlu direstrukturisasi. Apakah rasio jumlah tersebut sudah ideal dalam melayani 250 juta rakyat Indonesia? Apakah distribusi PNS tersebut sudah hingga pada wilayah-wilayah terpencil dan terluar Indonesia?,”ujar Saleh kepada Tribunnews, Jumat(17/3/2017).
Menurut Saleh balasan dari pemerintah terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut sangat penting untuk mengetahui secara persis kebutuhan PNS.
“”Sebagai contoh, apakah tenaga kesehatan dan tenaga pendidik sudah ada di kawasan terpencil? Atau malah, komposisi PNS kita lebih banyak di kawasan perkotaan?”ujar Saleh.
Lebih jauh Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini menyampaikan semua pihak ketika ini sudah memahami bahwa pemerintah ketika ini sedang melaksanakan refocusing agenda pada infrastruktur.
Karena itu, anggaran yang tersedia harus dipakai secara ekonomis dan cermat.
Termasuk dalam pembiayaan aparatur sipil negara yang ada.
Namun lanjut Saleh meski pemerintah sedang melaksanakan moratorium penerimaan CPNS, namun tenaga honorer, baik tenaga pendidik maupun tenaga kesehatan dan yang lainnya, harus diselesaikan dan dituntaskan persoalannya.
“Dalam konteks itu, pemerintah dituntut untuk menciptakan kebijakan yang sanggup menciptakan para tenaga honorer itu dihormati dan diperhatikan. Termasuk tentu saja, perhatian terhadap kesejahteraan mereka,”ujar Politikus Asal Dapil Sumut II ini.
Sementara itu Komisi IX dewan perwakilan rakyat RI mendapatkan audiensi para tenaga honorer perawat dari banyak sekali kawasan di Indonesia kemarin.
Komisi IX telah mendapatkan aspirasi yang disampaikan.
Prinsipnya, para perawat honorer tersebut meminta semoga pemerintah memperhatikan mereka.
Termasuk mereka menuntut semoga diangkat menjadi PNS.
“Kalau yang saya tangkap, mereka merasa dianaktirikan. Sebab, baru-baru ini pemerintah sentra mengangkat lebih 39 ribu orang bidan PTT di seluruh Indonesia. Karena itu, mereka menuntut semoga juga sanggup diangkat menjadi PNS”ujar Saleh.
Selain itu, mereka juga melaporkan banyak sekali macam dilema yang mereka hadapi sebagai pegawai honorer.
Termasuk, honor yang mereka terima banyak yang jauh dari UMR dan UMK.
Terkait itu, mereka meminta semoga juga diperlakukan sebagai tenaga honorer sesuai dengan ketentuan UU Nomor 13/2003 wacana ketenagakerjaan.
Menurut laporan yang disampaikan, setidaknya ada tiga jenis tenaga honorer kesehatan.
Pertama, tenaga honor kawasan (honda) yang anggarannya diambil dari anggaran APBD.
Kedua, tenaga honor instansi yang dipekerjakan sesuai kebutuhan instansi dan kemudahan kesehatan yang ada di daerah.
Ketiga, tenaga sukarela dimana mereka bekerja menyerupai pola magang yang belum tentu mendapatkan gaji, kondisinya berbeda antara satu dengan yang lain.
Menanggapi hal itu, Komisi IX dewan perwakilan rakyat RI berjanji akan meneruskan semua aspirasi yang disampaikan kepada kementerian kesehatan.
Dalam kesempatan pertama raker dengan Kemenkes ahad depan, aspirasi dan pengaduan ini akan dibahas.
Diharapkan, pemerintah sentra dan kawasan sanggup mencarikan solusi terbaik dalam menjawab banyak sekali aspirasi yang disampaikan.
“Komisi IX pada prinsipnya sangat memahami tuntutan para perawat kita tersebut. Namun demikian, kita juga harus memahami alasan pemeritah dalam melaksanakan moratorium penerimaan CPNS. Karena itu, kita akan menuntut pemerintah mencari solusi, paling tidak para tenaga honorer kesehatan yang pada faktanya sangat membantu tersebut sanggup diperhatikan kesejahteraannya.”ujarnya.
Sumber: tribunnews

Tags
Show More

Related Articles

Close