ASN IndonesiaPOLRI DAN TNI

Pns, Polri Dan Tni Wajib Ikut Tapera

KasihInfo.xyz —Implementasi aktivitas tabungan perumahan rakyat (Tapera) pada 2018 mulai menemui titik terang. Komite Tapera menetapkan, pada tahap awal implementasinya, aktivitas Tapera akan diwajibkan bagi pegawai negeri sipil (PNS) TNI, Polisi Republik Indonesia dan pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).


Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Lana Winayanti mengatakan, tahap awal implementasi aktivitas Tapera kepada PNS, TNI, Polisi Republik Indonesia dan pegawai BUMN akan dimulai tahun depan. Sementara itu, “Untuk pekerja swasta, batas waktu tenggang lima tahun untuk ikut ikut aktivitas Tapera,” jelasnya kepada KONTAN Rabu (25/10).
Anggota Komite Tapera Sonny Loho menambahkan, implementasi aktivitas Tapera memang akan dilakukan bertahap. Nantinya, untuk implementasi aktivitas Tapera bagi akseptor yang berasal dari PNS, TNI/Polri dilakukan dengan mengalihkan dana yang akan di Bapertarum ke Tapera.
Tapi, Lana menyatakan, sampai sekarang Komite Tapera belum memutuskan besaran iuran dan komposisi iuran yang akan diberlakukan dalam aktivitas Tapera. “Sementara masih sesuai tawaran dewan perwakilan rakyat sebesar 3%,” ujarnya.
Catatan saja, sebelum UU Tapera disahkan pada tahun 2016 sempat beredar ihwal iuran Tapera yang akan ditetapkan sebesar 3%. Perinciannya, 2,5% ditanggung pekerja dan 0,5% ditanggung oleh pengusaha/pemberi kerja.
Poin-poin Penting UU Tabungan Perumahan Rakyat
– Tabungan perumahan Rakyat (Tapera) yaitu penyimpanan yang dilakukan oleh akseptor secara periode dalam jangka waktu tertentu yang hanya sanggup dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan atau dikembalikan berikut hasil pemupukannya sehabis kepesertaan berakhir.
– Tapera bertujuan untuk menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi peserta.
– Setiap pekerja dan pekerja berdikari yang berpenghasilan paling sedikit sebesar upah minimum wajib menjadi peserta.
– Pekerja berdikari yang berpenghasilan di bawah upah minimum sanggup menjadi peserta.
– Pekerja wajib didaftarkan oleh pemberi kerja.
– Simpanan Tapera dibayar oleh pemberi kerja dan pekerja.
– Pemanfaatan dana Tapera dilakukan untuk pembiayaan perumahan bagi peserta.
Pembiayaan perumahan bagi akseptor mencakup pembiayaan :
a. pemilikan rumah baru
b. pembangunan rumah, atau
c. perbaikan rumah
Pembiayaan perumahan bagi akseptor mempunyai ketentuan :
a. merupakan rumah pertama
b. hanya diberikan satu kali
c. mempunyai besaran tertentu untuk tiap-tiap pembiayaan perumahan
Untuk menerima pembiayaan perumahan, akseptor harus memenuhi syarat :
a. telah menjadi akseptor 1 tahun
b. termasuk golongan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
c. belum mempunyai rumah, dan atau
d. menggunakannya untuk pembiayaan kepemilikan rumah, pembangunan rumah atau perbaikan rumah pertama
Sumber: UU No. 4/2016
Demikian info mengenai kewajiban pns dan polri serta tni untuk ikut Tapera

Tags
Show More

Related Articles

Close