#RasionalisasiPNSASN Indonesia

Ini Prosedur Pengurangan Jumlah Pns Menurut Hukum Gres Yang Perlu Pns Ketahui

KasihInfo.xyz –Assalamualaikum wr..wb
Salam sejahtera buat kita semua.

Berita mengenai akan adanya pensiun dini  bagi pns yang sudah berusia 50 tahun keatas dengan masa kerja 10 tahun mungkin sudah teman semua ketahui. Pada kesempatan kali ini kami akan memeberitahukan kepada teman Berita PNS semua mengenai prosedur pengurangan PNS berdasarkan Aturan baru.

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) perihal Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS). Aturan tersebut terdapat dalam PP Nomer 11 Tahun 2017.
Dikutip Liputan6.com dari PP tersebut, ‎salah satu poin yang diatur ialah mengenai pelaksanaan rasionalisasi PNS.
Disebutkan, dalam hal terjadi perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang menyebabkan kelebihan PNS maka PNS tersebut terlebih dahulu disalurkan pada instansi Pemerintah lain. Demikian menyerupai ditulis Rabu (26/4/2017).
Dalam hal terdapat PNS yang bersangkutan tidak sanggup disalurkan, dan pada dikala terjadi perampingan organisasi sudah mencapai usia 50 (lima puluh) tahun dan masa kerja 10 (sepuluh) tahun, berdasarkan PP ini, diberhentikan dengan hormat dengan menerima hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Apabila PNS sebagaimana dimaksud: a. tidak sanggup disalurkan pada instansi lain; b. belum mencapai usia 50 (lima puluh) tahun; dan c. masa kerja kurang dari l0 (sepuluh) tahun, berdasarkan PP ini, diberikan uang tunggu paling usang 5 (lima) tahun.
Apabila hingga dengan 5 (lima) tahun PNS sebagaimana dimaksud tidak sanggup disalurkan, maka PNS tersebut diberhentikan dengan hormat dan diberikan hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Dalam hal pada dikala berakhirnya santunan uang tunggu PNS sebagaimana dimaksud belum berusia 50 (lima puluh) tahun, jaminan pensiun bagi PNS mulai diberikan pada dikala mencapai usia 50 (lima puluh) tahun,” suara Pasal 241 ayat (5) PP Nomor 11 Tahun 2017.
PP ini juga menyebutkan, PNS yang tidak cakap jasmani dan/atau diberhentikan dengan hormat apabila: a. tidak sanggup bekerja lagi dalam semua alasannya ialah kesehatannya; b. menderita penyakit atau kelainan yang berbahaya bagi dirinya sendiri atau lingkungan kerjanya; atau c. tidak bisa bekerja kembali sesudah berakhirnya cuti sakit.
Ketentuan mengenai tidak cakap jasmani dan/atau rohani sebagaimana dimaksud, berdasarkan PP ini, berdasarkan hasil investigasi tim penguji kesehatan yang dibuat oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, dan beranggotakan dokter pemerintah.
“PNS yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud menerima hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” suara Pasal 242 ayat (5) PP ini.
Menurut PP ini, PNS yang meninggal dunia atau tewas diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan menerima hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
PNS dinyatakan meninggal dunia apabila:
a. meninggalnya tidak dalam dan alasannya ialah menjalankan tugas; 
b. meninggalnya sedang menjalani masa uang tunggu; atau 
c. meninggalnya pada waktu menjalani cuti di luar tanggungan negara.
Sedangkan PNS dinyatakan tewas apabila meninggal: 
a. dalam dan alasannya ialah menjalankan kiprah dan kewajibannya;
b. dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga ajal itu disamakan dengan keadaan sebagaimana dimaksud pada karakter a;
c. pribadi diakibatkan oleh luka atau cacat rohani atau jasmani yang didapat dalam dan alasannya ialah menjalankan kiprah kewajibannya atau keadaan lain yang ada hubungannya dengan kedinasan; dan/ atau d. alasannya ialah perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab atau sebagai akhir tindakan anasir itu.
Sumber:liputan6.com

Demikian informasi mengenai Mekanisme pengurangan PNS berdasarkan hukum gres pada Manajemen PNS.

Tags
Show More

Related Articles

Close