Tunjangan PNS 2017

Gawat…Kpk Minta Pemerintah Hapus Banyak Sekali Sumbangan Yang Diterima Asn

SITUSPNS.COM— Ada yang berbeda dan hangat diberitakan akhir-akhir ini alasannya KPK sudah mulai ikut campur mengenai duduk perkara Honorer, CPNS dan dan kali ini duduk perkara Tunjangan ASN. KPK meminta pemerintah menghapus beberapa tunjangan yang diterima oleh PNS, Kenapa?

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta kepada seluruh kawasan di Indonesia, terutama di Sumatera Utara (Sumut) segera menghapuskan tunjangan di luar tunjangan pemanis penghasilan (TPP) yang selama ini diterima oleh aparatur sipil negara (ASN). 

Tindakan itu diharapkan untuk mengantisipasipemborosandan kebocoran anggaran. Kepala Satuan Tugas (Satgas) III, Koordinasi Supervisi Pencegahan Korupsi KPK Adlinsyah Nasution mengatakan, sejumlah tunjangan yang perlu dihapus itu di antaranya surat perintah perjalanan dinas (SPPD) dan honor-honor acara lainnya. Untuk pencegahan terjadinya korupsi maka tunjangan yang selama ini diberikan kepada ASN digabungkan ke dalam TPP. 

Adlinsyah Nasution menyampaikan hal itu kepada wartawan ketika menghadiri acara monitoring dan penilaian progres rencana agresi pencegahan korupsi terintegrasi di Kantor Bupati Tapanuli Selatan, Senin (3/4). Lebih lanjut ia mengatakan, ada sejumlah tunjangan ASN yang tidak dapat dihapuskan alasannya sudah dicantumkan dalam peraturan perundang- undangan. Tunjangan yang tidak dapat dihapuskan ialah gaji pejabat pembuat kesepakatan (PPK), bendahara, dan kuasa pengguna anggaran (KPA). 

“Di luar yang tiga item tersebut, semua tunjangan yang selama ini dinikmati oleh ASN harus dihapus,” tandasnya. Tentu saja tindakan tersebut untuk mengantisipasi adanya kebocoran anggaran. Sementara dalam hukum yang berlaku ketika ini, santunan TPP harus mengacu kepada tingkat kehadiran dan kinerja ASN. Khusus untuk kehadiran, jumlah yang harus dibayarkan sebanyak 60%, sedangkan kinerja 40%. 

“Pembayaran TPP jangan ada diskriminasi, harus mengacu kepada tingkat kehadiran dan kinerja,” ucap Adlinsyah Nasution. Dia menambahkan, hukum pembatalan tersebut sudah diberlakukan di seluruh Indonesia sehingga daerah-daerah yang ada di Sumut harus secepatnya memberlakukan sehingga tercipta sistem keuangan yang higienis di lingkungan pemerintahan. Tujuan lain pembatalan tunjangan ASN itu untuk penghematan anggaran. 

Selama ini banyak pemborosan alasannya banyaknya anggaran yang pengalokasiannya hanya untuk operasional pegawai. Alhasil, kondisi itu kuat terhadap pembangunan di kawasan masing-masing. Bupati Tapsel Syahrul M Pasaribu mengungkapkan, semenjak awal 2017 sudah memberlakukan pembayaran TPP sesuai dengan tingkat kehadiran dan kinerja. 

Khusus di Tapsel, bobot kinerja berbanding disiplin untuk eselon II, kehadiran kinerja 50% dan kinerja 50%. Untuk eselon III, tingkat bobot kehadiran 60%, kinerja 40%; eselon IV, tingkat kehadiran 70%, kinerja 30%; dan staf atau pegawai noneselon 100% disiplin atau nonkehadiran. Penerapan hukum tersebut tentunya berdampak konkret terhadap tingkat kehadiran PNS di Pemkab Tapsel. Setiap hari ASN harus mengikuti apel pagi dan diwajibkan mengisi daftar hadir. 

Masing-masing SKPD wajib melaporkan daftar itu ke BKD. Kondisi yang sama juga diwajibkan ketika ASN akan pulang. Seluruhnya harus mengikuti apel sore dan mengisi daftar kehadiran. Kondisi tersebut juga berdampak konkret terhadap pelayanan ASN kepada masyarakat. “Sekarang, tidak ada lagi pegawai yang pulang kantor sebelum waktunya alasannya mereka harus mengikuti apel sore,” katanya. 

Sumber: koran sindo

Demikian informasi mengenai tawaran KPK kepada Pemerintah dalam hal ini Menpan-RB untuk menghapus beberapa Tunjangan yang diterima oleh ASN/PNS.

Tags
Show More

Related Articles

Close