Honorer Indonesia

Dpr Ri Perjuangkan Tenaga Ptt, Honorer, Pegawai Tetap Non Pns Dalam Revisi Uu Asn

Assalamualaikum wr..wb.
Salam sejahtera buat kita semua, pada kesempatan kali ini admin akan menawarkan info bahwa DPR-RI masih memperjuangkan nasip Tenaga PTT, Honorer dan Pegawai tetap non-PNS dalam revisi UU ASN.
Anggota DPR-RI Komisi 6, Rieke Diah Pitaloka, mengisi sosialisasi mengenai revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 perihal ASN, di Aula Dinas Kesehatan Kalbar, Selasa (25/4/2017) malam. 
Rieke menuturkan jikalau ia tiba juga bersamaan dengan kunjungan kerja komisi 6 dalam melihat rencana pembangunan pelabuhan di Pantai Kijing.
“Alhamdulillah dari komisi 6 ada Kunker melihat rencana pembangunan pelabuhan pantai kijing, dan Allhamdllah aku diundang oleh kawan-kawan honorer dan PTT serta pegawai tetap non PNS, untuk mensosialisasikan mengenai revisi UU ASN No 5 tahun 2014 lalu,” ucap Pitaloka.
Polotisi vokal ini juga menyebutkan jikalau yang berkumpul malam itu dari banyak sekali sektor, dengan itu ia katakan juga   dapat saling menguatkan untuk memperjuangkan revisi tersebut.
“Saat ini sudah keluar Surpres  dari presiden menugaskan tiga menterinya, Menkumham, Keuangan dan Menpan-RB untuk membahas bersama DPR. Saat ini semuanya sudah di DPR, kami juga memohon tunjangan dari masyarakat Indonesia biar ketiga menteri ini segera mengirim inventarisasi duduk masalah yang terjadi pada DPR  sehingga kita segera membahas ini,” terangnya.
Selain itu Rieke yamg juga merupakan seorang artis ini mengatakan  apakah nanti disetujui atau tidak ia rasa itu ada prosedur negara, maka mekanismenya pasal-pasal tertentu yang dapat dirubah.
“Mari kita semua bahas dengan terbuka dan berdasarkan prosedur yang ada.  Mohon dukungannya alasannya ialah presiden sudah mengeluarkan Surpres dan menunggu menterinya saja apakah ada etikad baik atau bagaimana,” tegasnya.
Dalam revisi UU ASN tersebut, point pentingnya alasannya ialah UU ASN tidak mengakomodir adanya honorer kontrak,  PTT, pegawai tetap non PNS di pemerintahan yang itu adalaah orang-orang yang sudah eksis bekerja.
Selain itu berdasarkan Rieke, ini juga untuk mengakhiri sistem kontrak yang tidak ada habisnya selama ini dan ia katakan juga  jikalau pemerintah mau masuk pada sistem p3k, honorer yang ada ketika ini diselesaikan terlebih dulu.
Tentu saja tidak asal diangkat dan ada proses, kemudian didalam drafnya revisi ditegaskannya ada proses, by data, by name, by address dan verifikasi serta validasi.
“Tentu tidak diangkat sekaligus, tapi sedikit demi sedikit alasannya ialah ini adalab orang-orang yang  rela mengabdikan dirinya pada negara. Isu jual beli jabatan juga kita tepis bagaimana dapat mereka jual beli jabatan alasannya ialah mereka ini masih non PNS,” katanya.
Saat ia ia katakan juga revisi merupakan  inisiatif dewan perwakilan rakyat maka dewan perwakilan rakyat yang menciptakan draft dan sudah menjadi draft resmi dewan perwakilan rakyat bukan lagi perorangan, komisi atau fraksi.
Selain itu dewan perwakilan rakyat juga memperjuangkan mengenaj hukum dimana  kini yang dapat diangkat PNS dari para honorer hanya yang berumur dibawah 35 tahun. Karena berdasarkan Rieke mereka ini masuk pns juga dibawah umur 35 dan bahkan ada yang telah mengabdi belasan tahun tapi tidak diangkat.
Sumber: tribunnews
Silahkan Share info ini biar semua rekan-rekan Honorer, PTT dan Guru Non PNS membacanya.

Tags
Show More

Related Articles

Close