Tunjagan PNS Terbaru

Catat !! Pns Malas Hanya Sanggup Pertolongan 60 Persen

KasihInfo.xyz — Catat !! PNS malas hanya sanggup memperoleh tunjangan 60 persen, jadi mari rekan-rekan pns tingkatkan kinerja bapak/Ibu semuanya.


Pemkab Penajam Paser Utara, Kaltim, mulai tahun depan akan memberlakukan pelengkap penghasilan pegawai (TPP) berbasis kinerja.
Bagi PNS yang malas, hanya menerima TPP 60 persen dari golongan maupun jabatannya.
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) tengah menyusun rancangan peraturan bupati (perbup) mengenai TPP berbasis kinerja itu.
Nantinya dalam perbup diatur pembagian tunjangan yang akan diterima PNS. Yakni, 60 persen flat menurut sikap kerja, baik kedisiplinan maupun kehadiran.
Sisanya 40 persen menurut kinerja harian PNS. “Draf perbup sudah kami siapkan. Nanti akan disosialisasikan sehabis adaptasi SOTK (struktur organisasi dan tata kerja, Red),” kata Kepala BKPP PPU Surodal Santoso ketika ditemui di Kantor DPRD PPU kemarin (9/10).
Penilaian kinerja harian PNS diserahkan kepada organisasi perangkat kawasan (OPD) secara berjenjang.
Saat ini PNS hanya menerima TPP 75 persen, sehabis mengalami pemangkasan 25 persen semenjak awal 2017. Lantaran kondisi keuangan kawasan yang mengalami defisit anggaran.
“Nanti kami akan kembalikan 100 persen lagi. Lalu mulai 2018, akan terus dihitung menurut kinerja,” tuturnya.
Berdasar Perbup Nomor 17 Tahun 2015 perihal Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, TPP yang diterima PNS di Pemkab PPU, untuk eselon IIB sekitar Rp 12 juta per bulan.
Eselon IIIA Rp 9 juta dan eselon IIIB Rp 7,5 juta per bulan. Sedangkan eselon IVA Rp 5,5 juta per bulan.
ASN dengan golongan IIIC menerima Rp 2,425 juta, golongan IIIB Rp 2,4 juta per bulan, golongan IIIA Rp 2,375 juta.
Pun demikian PNS dengan golongan IID mendapatkan Rp 2,25 juta, golongan IIB Rp 2,175 juta, dan golongan IIA Rp 2,15 juta.
Khusus tahun ini, para PNS di lingkup Pemkab PPU itu hanya mendapatkan TPP 75 persen.
Sekretaris Kabupaten (Sekkab) PPU Tohar menerangkan, penerapan kebijakan pertolongan TPP berbasis kinerja ini merupakan isyarat dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
Dalam pertolongan TPP harus mempunyai tolok ukur yang jelas. Saat ini pertolongan TPP masih mengacu pada tingkat kehadiran PNS.
“Jadi yang disampaikan KPK ialah rule model-nya (pemberian TPP) di Pemkot Bandung dan Pemprov Jawa Barat. Siapa yang menyandang PNS, flat sanggup 80 persen. Lalu, 20 persennya dikaitkan dengan kinerja. Makanya kami merencanakan itu. Makara ada tolok ukur yang terperinci berkenaan dengan TPP yang diterima,” jelasnya.
Sumber: jpnn.com
Demikian info mengenai Pemotongan Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi pns yang malas. Makara mari tingkat kinerja anda biar TPP tidak dipotong.

Tags
Show More

Related Articles

Close