PNS

Asn Diberikan Bonus Sampai Rp 20 Juta Per Bulan, Ayo Tingkatkan Kinerja

KasihInfo.xyz —Pemprov Sulsel mengubah sistem evaluasi kerja untuk aparatur sipil negara (ASN) kawasan setempat. Untuk PNS yang bertugas di empat organisasi perangkat kawasan (OPD) diberikan embel-embel penghasilan pegawai (TPP) pada 2018 dengan nilainya mencapai Rp 48,7 miliar.

OPD tersebut ialah tubuh kepegawaian kawasan (BKD), dinas penanaman modal dan PTSP, inspektorat, serta dinas kominfo. Anggaran TPP itu hanya dinikmati oleh 431 ASN setiap bulannya.

Pemberian TPP berlaku mulai Januari 2018. Data yang dihimpun Fajar (Jawa Pos Group), BKD Sulsel yang mempunyai 93 pegawai menerima jatah TPP Rp 11,4 miliar. Kemudian, dinas penanaman modal dan PTSP menerima jatah Rp 13 miliar untuk 85 pegawai. TPP inspektorat lebih banyak lagi. Sebanyak 150 ASN di OPD tersebut akan menikmati TPP Rp 17,1 miliar. Lalu, Dinas Kominfo, Statistik, dan Persandian Sulsel dijatah Rp 7,23 miliar untuk 93 pegawai.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel Ashari Fakhsirie Radjamilo menyatakan, sumbangan tunjangan tersebut mengacu peraturan gubernur atau pergub. Besaran tunjangan yang diterima sesuai kepangkatan dan golongan. Misalnya, eselon IV Rp 10 juta per bulan, eselon III Rp 12,5 juta per bulan, dan eselon II Rp 20 juta per bulan.
Bukan hanya jajaran pejabat, pegawai golongan terendah pun sanggup jatah. ASN golongan II sanggup menerima TPP Rp 4,2 juta per bulan. Bergantung kinerja. “Sejauh ini belum ada penambahan OPD yang menerapkan sistem TPP. Baru empat OPD ini yang menjadi percontohan untuk 2018,” ujar Ashari kemarin (12/12).
Menurut dia, Pemprov Sulsel masih mengkaji penerapan sistem TPP di OPD lain. Yang pasti, untuk tahun depan, gres empat OPD yang sanggup menikmati tunjangan tersebut. “Anggaran ini juga sudah direkap di semua OPD yang menerapkan TPP. Kalau kami (BKD) Rp 11,4 miliar, untuk semua ASN di BKD. Di OPD lain tentu berbeda,” ujarnya.
Dengan hadirnya TPP itu, para ASN di Pemprov Sulsel tidak lagi mendapatkan tunjangan yang diberikan sebelumnya menyerupai gaji acara dan pakasi. “TPP juga akan dihitung berdasar ukuran kinerja. Ada laporan kinerja khusus secara online untuk setiap ASN,” tambahnya.
Sementara itu, berdasar Peraturan Gubernur Sulsel Nomor 130 Tahun 2017, ada beberapa item kinerja yang jadi perhitungan untuk menerima TPP. Bukan hanya kinerja dalam tugas, perilaku ASN juga menerima penilaian.
Untuk kinerja atau target kerja pegawai, bobot penilaiannya 60 persen. Untuk sikap kerja, bobotnya 40 persen. Dua indikator tersebut kemudian dikalkulasi dan dikalikan dengan jumlah maksimal TPP yang diterima setiap pegawai.
Penetapan hitungan kinerja pun tidak lagi manual. Ada aplikasi khusus, ialah e-kinerja, yang wajib diisi. Pelaporan kinerja mereka juga harus di-update setiap hari.
Besaran tunjangan juga ditentukan peringkat OPD. Untuk OPD peringkat A, pejabat tinggi pratama (Kadis, Red) menerima tunjangan Rp 20 juta per bulan. Peringkat B sanggup Rp 15 juta per bulan dan peringkat C sanggup Rp 13,5 juta per bulan.
Sekretaris Dinas Kominfo, Statistik, dan Persandian Sulsel Hudzon mengungkapkan, tidak semua ASN menerima jatah TPP secara penuh. Persentasenya dihitung melalui tingkat kinerja mereka.
Menurut dia, dengan adanya TPP, tidak ada lagi pegawai yang malas-malasan. Tidak menyerupai dahulu, pakasi biasanya tetap diberikan kepada pegawai meski mereka malas. Berbeda halnya dengan TPP, yang mengacu pada ukuran kinerja.
“Setelah presensi, tidak ada lagi pegawai yang berkeliaran ke mana-mana. Fokus dengan kerjanya. Kinerja juga harus diisi setiap hari,” tambahnya.
Nilai tunjangan kominfo juga lebih kecil. Sebab, kominfo merupakan OPD peringkat C. Sementara itu, dinas penanaman modal masuk peringkat B. “Inspektorat dan BKD peringkat A,” ungkapnya. 
Sumber: jawapos.com
Demikian gosip yang kami sampaikan biar bermanfaat.

Tags
Show More

Related Articles

Close