Gaji Honor Indonesia

Anggaran Honor Guru Honor Harus Ada, Setuju?

KasihInfo.xyz — Permasalahan pembayaran honor guru honorer hingga kini masih menjadi permasalahan, sebab belum adanya hukum serta anggaran yang jelas. Oleh sebab itu sudah sepantasnya Gaji Guru Honorer dianggarkan juga.


Kekurangan anggaran untuk membayar honor guru non PNS di Provinsi Jambi menerima jawaban dari pihak DPRD Provinsi Jambi. Pemerintah Provinsi Jambi diminta untuk mencarikan dana dari sumber yang sah, untuk menutupi kekurangan anggaran senilai Rp 12 Miliar tersebut.
Bustami Yahya, Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jambi menyampaikan tidak ada alasan Pemerintah tidak mempunyai anggaran untuk membayar honor guru. Menurutnya, ini memang pengaruh dari peralihan wewenang SMA/SMK dari Kabupaten/Kota ke Provinsi. Dimana, dari amanat Undang-undang, semua tanggung ajwab SMA/SMK dilimpahkan ke Pemprov. Namun, pemerintah sentra tidak akan mengakomodir tenaga non PNS menyerupai tenaga PNS di SMA/SMK. “Dulu tenaga honor menerima honor dari APBD Kabupaten/Kota. Sekarang harus dari Pemprov Jambi,” katanya.
Untuk itu, Pemprov Jambi haru mencarikan dana untuk menutupi defisit anggaran tersebut. Dia mengatakan, jangan hingga ketika wewenang berpindah keProvinsi, kehidupan tenaga honorer tidak semakin baik. “Seharusnya meeka lebih sejahtera, bukan malah semakin buruk. Mereka menggantungkan biaya hidup ke honor tersebut,” katanya.
Kedepannya, Pemprov Jambi diminta untuk bersinergi dan berkoordinasi dengan Pemkab/Pemkot. Meniru apa yang telah dijalankan oleh Provinsi lain, ada dana sharing dari Kabupaten/Kota untuk membayar honor guru.
“Seperti di Sumatra Utara, tidak ada masalah. Ada anggaran dari Kabupaten, digabungkan dengan anggaran dari Pemprov untuk membayar honor guru honor. Tapi ini tentu gres sanggup dilaksanakan tahun depan, jika tahun ini sudah telat, sudah ketok palu,” katanya.
Senada dengan itu, Ketua Pengurus Besar PGRI Koordinator Wilayah (Korwil) Jambi, Didi Suprijadi menegaskan, Pemerintah Provinsi Jambi harus sanggup menutupi kekurangan anggaran tersebut. Ia menjelaskan bahwa guru honorer dikala ini harus diberdayakan dengan baik. Mengingat masih banyak kekurangan jumlah guru di beberapa wilayah di Provinsi Jambi.
“Kini guru PNS masih bertumpuk dibeberapa tempat, alhasil sebagian masih banyak kekurangan guru. Guru honorer inilah dimanfaatkan dengan baik,” katanya.
Ia berharap permasalahan ini tidak berbuntut panjang. Karena sanggup saja akan mengganggu aktifitas guru honorer ketika mengajar. “Jangan hingga proses berguru memgajar terganggu. Bukan sedikit jumlahnya,” ungkapnya.
Sebelumnya, Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Agus Herianto mengaku bahwa ada kekurangan sebesar Rp 12 miliar untuk pembayaran tenaga honorer. Ini diakibatkan data jumlah guru honor dikala ini lebih banyak dari data yang masuk dikala penyerahan P3D SMA/SMK dari Kabupaten/Kota ke Provinsi Oktober 2016 lalu.
Demikian isu yang kami sampaikan biar menambah wawasan kita bersama. terima kasih.

Tags
Show More

Related Articles

Close