Honorer K2

Akomodir Pengangkatan Honorer K2 Jadi Pns Tanpa Tes, Uu Asn Segera Direvisi

KasihInfo.xyz —Tenaga Honorer (Kategori 2) di seluruh Indonesia hasilnya menerima angin segar. Pemerintah dan dewan perwakilan rakyat direncanakan akan merevisi Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mengakomodir pengangkatan Tenaga Honorer Kategori 2 di Seluruh Indonesia.


Hal ini terlihat dalam rapat kerja antara Badan Legislasi DPR-RI dan Pemerintah yang dihadiri oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan-RB) Asman Abnur, Rabu (24/01/2018).
“Alhamdulillah, MenPAN-RB sanggup hadir. Dengan demikian Baleg sanggup memulai menjalankan fungsinya membahas revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN),” kata pimpinan Baleg Arief Wibowo ketika memimpin rapat kerja dengan MenPAN-RB, Kemenkeu, dan Kemenkumham, Rabu (24/1).
Arief menegaskan, maksud tujuan revisi UU ASN ialah untuk mengakomodir tenaga honorer K2 yang tersisa sanggup diangkat CPNS.
Sebab, ada aspek kemanusiaan yang tidak diakomodir di UU ASN.
“UU ASN tidak menuntaskan masalah honorer K2. Padahal mereka ini ada di instansi sehingga kami bersepakat untuk merevisi ini supaya mereka diakomodir,” terperinci politikus FPDIP.
Penegasan sama diungkapkan Bambang Riyanto. Anggota Baleg dari Fraksi Gerindra ini menambahkan, revisi UU ASN dibentuk untuk menuntaskan ratusan ribu tenaga honorer yang sudah mengabdi puluhan tahun tapi tidak ada penyelesaian.
“Baleg hanya meminta pemerintah tidak mengangkat CPNS umum dulu, selesaikan dulu honorer K2. Karena mau dibilang tidak kompetensi tapi tenaganya tetap dipakai,” tandasnya.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Asman Abnur sepakat untuk melaksanakan pembahasan revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN).
Namun, ia mengingatkan Badan Legislasi (Baleg) dewan perwakilan rakyat RI mempertimbangkan ketentuan di dalam undang-undang yang lain.
Jangan hingga revisi UU ASN yang diperlukan menjadi payung aturan pengangkatan honorer K2 menjadi CPNS, malah menabrak peraturan perundang-undangan lainnya.
“Mohon pimpinan dan anggota Baleg memertimbangkan undang-undang lainnya supaya sinkron serta tidak menabrak aturan,” kata Menteri Asman dalam rapat kerja Baleg dewan perwakilan rakyat RI, Rabu (24/1).
Beberapa aturan yang harus jadi pertimbangan dalam revisi UU ASN ialah UU Tenaga Guru dan Dosen, UU Tenaga Kesehatan, dan Peraturan Pemerintah perihal Manajemen PNS.
Dalam UU Tenaga Guru dan Dosen, terperinci Asman, syarat menjadi guru harus minimal S1. Sedangkan dosen minimal S2.
Syarat pendidikan juga diatur dalam UU Tenaga Kesehatan, di mana untuk tenaga kesehatan minimal Diploma 3, kecuali tenaga medis.
“PP Manajemen PNS juga mengatur untuk jabatan fungsional syarat pendidikannya minimal SLTA,” sebut mantan wakil wali kota Batam ini.

sumber:https://selayarnews.com/
Semoga saja revisi uu asn segera direvisi ya, dan rekan-rekan Honorer K2 segera diangkat jadi pns tanpa tes

Tags
Show More

Related Articles

Close