ASN Indonesia

Ada Hukum Baru, Pns Dapat Diberhentikan Alasannya Ialah Perampingan Organisasi

KasihInfo.xyz –Berlakunya PP gres yang didalamnya memuat hukum wacana pemberhentian PNS, mengajkibatkan banyak sekali lantaran pemberhentian PNS secara hormat atau tidak hormat mencuat kepermukaan.

Presiden Joko Widodo telah telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 wacana Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada 30 Maret 2017 lalu. Salah satu isinya mengenai prosedur pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan penanganannya. Skema-skema itu di antaranya pemberhentian atas undangan sendiri, lantaran mencapai batas usia pensiun, dan lantaran perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah.
Menurut PP ini, PNS yang mengajukan undangan berhenti akan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS. Permintaan berhenti sebagaimana dimaksud sanggup ditunda untuk paling usang 1 (satu) tahun, apabila PNS yang bersangkutan masih diharapkan untuk kepentingan dinas.
“Permintaan berhenti ditolak apabila PNS tersebut sedang dalam proses peradilan lantaran diduga melaksanakan tindak pidana kejahatan, terikat kewajiban bekerja pada Instansi Pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam investigasi pejabat yang berwenang menyidik lantaran diduga melaksanakan pelanggaran disiplin PNS,” isi kutipan sebagian hukum ini menyerupai ditulis laman KemenPAN-RB.
Selain itu, undangan berhenti juga ditolak bila PNS sedang mengajukan upaya banding administratif lantaran dijatuhi eksekusi disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas undangan sendiri sebagai PNS, sedang menjalani eksekusi disiplin dan atau alasan lain berdasarkan pertimbangan PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian). Demikian suara Pasal 238 ayat (3) PP ini.
Adapun PNS yang telah mencapai Batas Usia Pensiun diberhentikan dengan hormat sebagai PNS. Batas Usia Pensiun dimaksud yakni 58 tahun bagi pejabat administrasi, pejabat fungsional mahir muda, pejabat fungsional mahir pertama, dan pejabat fungsional keterampilan. Sedangkan 60 tahun bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional madya dan 65 tahun tahun bagi PNS yang memangku pejabat fungsional mahir utama. PP ini juga menyebutkan, dalam hal terjadi perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan kelebihan PNS maka PNS tersebut terlebih dahulu disalurkan pada Instansi Pemerintah lain.
Namun, apabila PNS yang bersangkutan tidak sanggup disalurkan, dan pada dikala terjadi perampingan organisasi sudah mencapai usia 50 tahun dan masa kerja 10 tahun, berdasarkan PP ini, diberhentikan dengan hormat dengan menerima hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Apabila PNS sebagaimana dimaksud tidak sanggup disalurkan pada instansi lain dan belum mencapai usia 50 tahun maka diberikan uang tunggu paling usang 5 tahun. Apabila hingga dengan 5 tahun PNS tersebut tidak sanggup disalurkan, maka beliau akan diberhentikan dengan hormat dan diberikan hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Dalam hal pada dikala berakhirnya tunjangan uang tunggu PNS sebagaimana dimaksud belum berusia 50 tahun, jaminan pensiun bagi PNS mulai diberikan pada dikala mencapai usia 50 tahun,” suara Pasal 241 ayat (5) PP Nomor 11 Tahun 2017. 
Sumber: Merdeka.com
Demikian warta yang kami sampaikan biar bermanfaat dan menambah wawasan rekan-rekan PNS semuanya terkait prosedur pemberhentian pns terbaru sanggup lantaran perampingan organisasi.

Tags
Show More

Related Articles

Close