Guru Non-PNS

295 Ribu Guru Akan Pensiun, Honorer Harus Diangkat Jadi Pns, Setuju?

KasihInfo.xyz –Komisi X DPR RI akan memperlihatkan rekomendasi kepada pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) untuk mengangkat guru honorer menjadi PNS.
Pasalnya, dalam kurun waktu lima tahun ke depan akan ada ribuan guru yang pensiun.

“Pada tahapan lima tahun ke depan akan ada 295 ribu guru pensiun. Oleh alasannya itu sering saya sampaikan, harus segera ada pengangkatan guru honorer lantaran jikalau tidak akan terjadi kondisi darurat guru,” tegas Wakil Ketua X DPR RI Sutan Adil Hendra (SAH) menyerupai dikutip dari JPNN.COM.

Ini disampaikannya usai pertemuan Tim Komisi X dengan Kemendikbud RI, Kemenristekdikti, Kemenpar, Kemenpora, Perpurnas RI, Bekraf RI, Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Abdul Fatah, Akademisi, dan perwakilan masyarakat di Kantor Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung baru-baru ini.
Dia meminta semoga dalam rekrutmen ini, pemerintah mengutamakan pengangkatan guru honorer yang sudah usang mengabdi.

“Terutama bagi guru honorer yang sudah usang mengabdi, sudah punya pengalaman mengajar, sudah usang berpengalaman, dan punya keahlian,” imbuhnya.

Menurut politikus Gerindra ini, untuk teknis pengangkatan menjadi CPNS merupakan kewenangan Kemenpan-RB, tetapi pihaknya mendorong semoga guru honorer ini didahulukan.

“Pengangkatan menjadi PNS menjadi ranah Kemenpan RB. Apa saja syarat dan kualifikasnya, kami hanya mendorong dan memperlihatkan ruang menjadi skala prioritas untuk guru honorer ini, mulai dari SD hingga SMA,” jelasnya. 

Selain menyoroti duduk masalah guru honorer, Sutan juga menyoroti sedikitnya guru di Babel yang bersertifikasi. Yaitu hanya mencapai 49 persen.

“Sertifikasi guru gres terpenuhi 49 persen artinya lebih 50 persen belum sertifikasi, artinya kalau begitu kita tahu bagaimana mutu pendidikan di sini. Oleh lantaran itu sebagai pimpinan kami akan terus mendorong dan menjadi jadwal utama yang terus diperjuangkan dengan PGRI,” tukasnya.
Dia menyatakan akan meminta pemerintah melaksanakan sertifikasi dengan membedakan guru yang usia lanjut dan yang masih muda.
“Misalnya yang tua, ya nilainya jangan 80 dong, harus ada regulasi dan kebijakan untuk memperlihatkan ruang kepada guru,” imbuhnya.
Dia juga mengapresiasi, alokasi anggaran Pemprov Babel untuk dunia pendidikan sudah lebih dari 20 persen.
Yakni mencapai 27 persen, artinya kesejahteraan guru pun sudah dipikirkan, khususnya untuk peralihan guru yang kewenangannya dialihkan menjadi kewenangan provinsi sesuai UU 23/2014.
Sebelumnya dalam pertemuan dengan Tim Kunker Komisi X, Wakil Gubernur Bangka Belitung menjelaskan di Babel guru yang bersertifikasi gres terselesaikan 49 persen.
Ini artinya rata-rata kualitas tenaga guru kurang memenuhi standa.

“Masalahnya lantaran asal guru yang mengajar dulu itu yaitu tenaga honorer dengan kebijakan diangkat menjadi PNS, mereka kesulitan untuk sertifikasi, ini menjadi perhatian untuk meningkatkan kualitas guru,” ungkapnya.

Sementara Kepala Dinas Pendidikan Pemprov Babel M. Soleh menyambut baik rencana yang diusulkan Komisi X ini.
Dia mengakui untuk memenuhi kebutuhan guru di Babel cukup banyak dibantu dengan guru honorer, yang hampir ada di setiap sekolah baik SD, Sekolah Menengah Pertama hingga SMA.
“Total guru di Babel keseluruhan (PNS dan non PNS) 14.409 orang,” imbuhnya.
Untuk guru yang bersertifikasi diakui Soleh memang masih rendah, untuk jenjang SD dengan persentase 55,98 persen, guru Sekolah Menengah Pertama 38,32 persen, guru Sekolah Menengan Atas gres 34,92 persen, guru Sekolah Menengah kejuruan gres 29,63 persen dan SLB 27,45 persen.
Sementara untuk persentase guru kualifikasi (minimal S1) untuk jenjang SD 75 persen, Sekolah Menengah Pertama 84 persen, Sekolah Menengan Atas 93 persen, Sekolah Menengah kejuruan 88 persen, dan SLB 54 persen.
Semoga saja dalam perekrutan cpns kawasan pada tahun depan guru honorer diprioritaskan, amiin

Tags
Show More

Related Articles

Close